Kesenjangan Infrastruktur di Lumbung Energi


Berikut ini dirangkum beberapa diskusi kesenjangan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kehidupan di pelosok negeri. Disarikan dari diskusi milis alumni itb

Tagged , ,

40 thoughts on “Kesenjangan Infrastruktur di Lumbung Energi

  1. mukhlason says:

    Alma – Tambang 93 :
    Met malam mbak Esthi…maaf baru sempat membalas. Nah mbak…80 persen uang beredar di Jakarta saja itu salah satu alasan juga mengapa banyak daerah merasa ditinggalkan.

    Gampangnya untuk memahami perasaan ini, coba tinggal 2 minggu di Palangka Raya atau di pedalaman sekalian. Harga bahan pokok bisa 2 kali di Jawa. Listrik byar pet (tidak ada satupun PLTU di propinsi ini). Gas tabung untuk masak langka kalaupun ada harganya Rp. 140-160 ribu per tabung. Mitan juga langka. Harga Aqua 1 galon 25 ribu. Antrian di pom bensin berjam-jam untuk mendapatkan solar. Masuk pedalaman dikit aja harga BBM/liter sudah 10 ribu ke atas. Jalan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan masih jauh dari layak…di beberapa desa di pedalaman Puskesmas tidak ada tempat tidur dan meja (tidak ada dokter).
    Mau ke Pangkalan Bun (nb masih satu provinsi) atau ke Balikpapan harus lewat Jakarta.
    …dst

    Namun jangan tanya berapa hektar sudah dijadikan perkebunan sawit, HPH dan tambang? Berapa milyar ton batubara sudah digali dan diangkut melalui sungai Barito/Kapuas, dan sering juga menabrak jembatan, melewati desa-desa yang masih gelap?

    Maaf jika sedikit provokatif…:-)

    salam
    alma ta93

  2. mukhlason says:

    Esthi – TF 83 :
    Nah itulah mbak Alma, ternyata biaya hidup malah mahal ya di luar Jawa, padahal uang banyak beredar di Jakarta .. Sungguh terwelu ..
    Katanya di Papua juga serba mahal.
    Duh .. Indonesiana
    Mungkin dengan ditatanya infrastruktur industri dengan lebih baik hal itu bisa diatasi.
    Sulitnya memang industri itu dibangun mendekati pasar… Mungkin density of population berpengaruh, artinya pasti tidak lepas dari hitung2an bisnis dan economic of scale.
    Lagi2 berpulang kepada yang punya duit … Kapan BEP nya, berapa IRR nya dst, … So it is not that simple🙂

    Salam hangat,

    esthi@tf83

  3. mukhlason says:

    Ramli S : Tambang 82 :
    IRR kategori layak berapa ya ? Apakah indicatornya cukup hanya IRR ?
    RS®TA’82

  4. mukhlason says:

    Agus Tri : EL76
    Ma’af ikutan nimbrung ya Mbak Alma,
    Bukannya setelah era reformasi izin perkebunan, hph dan hak pengelolaan tambang juga ada di pemda? Nah harusnya pemda bisa dong memberikan syarat bagi hasil untuk daerah yg pada gilirannya bisa dipakai untuk menyejahterakan daerah.

    Ma’af hanya sekedar ikutan tanpa pengetahuan yg cukup.

    Salam,
    AT-EL’76

  5. mukhlason says:

    Ramli S :
    Ada iuran khusus untuk daerah pada setiap ton barang tambang yg diambil. Ada retribusi alat, lahan dan bangunan untuk daerah. Semua itu masuk ke PAD disamping porsi royalti yg diatur oleh pusat. Manfaat lain, penggunaan tenaga kerja lokal yg menjadi prioritas dan CSR

    RS®TA’82

  6. mukhlason says:

    Zul- GL05
    sekedar sharing tentang pengalaman di Senakin, kalimantan selatan, merupakan daerah penghasil batubara. Namun, listrik di Senakin hanya menyala mulai jam18.00 hingga 06.00 wita. PLN nya masih menggunakan pembangkit solar, padahal senakin daerah yang kaya batubara, kenapa tidak pake PLTU sbg bahan bakarnya.

    selain itu, jaringan listrik tidak merata ke semua tempat, ada beberapa desa harus patungan membeli genarator sendiri untuk listriknya.
    jadi, kondisi senakin ini dapat mencerminkan kondisi daerah-daerah lain di NKRI, dimana pembangunan tidak merata. akibatnya, muncul rasa tidak puas terhadap bagi hasil sumber daya alam. kadang, ketidakpuasan ini dicurahkan dalam bentuk fisik, seperti perang yang terjadi di aceh dan papua.

    semoga, NKRI cepat berbenah dan damai selamanya.

    salam,
    zul gl’05

  7. mukhlason says:

    Agus T :
    Nah itu dia,
    Saya ambil contoh juga Riau (Pekanbaru), kemajuan sebelum dan sesudah reformasi sangat jauh seabagai cerminan kontribusi pendapatan minyak ke daerah penghasil. Nah sejahteranya masyarakat ya banyak juga tergantung pada kebijakan pemda dalam mengelola pendapatan ini, jadi bukan melulu tanggung-jawab pusat.

    Salam,
    AT-EL’76

  8. mukhlason says:

    AGus T :
    Mas,
    Apa gak bisa ya Pemda mensyaratkan kepada pengelola tambang batubara misalnnya tidak akan ada exploitasi batubara sebelum pengelola membangun pembangkit listrik di daerah terkait. Tentang bagaimana kontrak dan mekanismenya khan bisa diatur, yg menjadi pokok khan tujuan masyarakat daerah ikut menikmati energi yg digali dari bumi-nya terwujud.

    Salam,
    AT-EL’76

  9. mukhlason says:

    Ramli :
    Untuk daerah2 basah, pemerintah daerahnya buncit semua. Rumah seperti istana dengan segala fasilitas pendukung. Makanya mereka disebut raja2 kecil. mestinya masyarakatnya bacokin itu si raja kecil, atau rampok sekalian
    RS®TA’82

  10. mukhlason says:

    Alma :
    Memang kalau dilihat-lihat harusnya ada manfaat dari pengambilan SDA ini untuk kesejahteraan lokal. Namun yang sering terjadi pengelolannya tidak transparan dan banyak abuse sana sini. Banyak dari izin, produksi dan pajak tidak masuk catatan resmi. Dengan otonomi daerah Pemprov tidak punya gigi.

    Selain juga seperti yg mbak Esthi katakan pendekatan keuntungan ekonomi untuk pengelolanya lebih diutamakan, juga karena keterbatasan pemikiran dan informasi, posisi daerah lemah baik dari bargaining maupun perencanaan. Kondisi ini bisa dilihat di program2 MP3EI, jiwanya masih ekstraktisme.

    Salam
    alma ta93

  11. mukhlason says:

    Beni – MS 97 :
    Bikin PLTU? High cost mas. Gak sebanding dengan beban demandnya. Yang paling cocok sebetulnya PLTG. Pakai gas. Tapi gas sebagian besar diekspor karena kontrak jangka panjang. Dan sisanya diperebutkan banyak sektor. PLTU hanya cocok di Jawa karena high demand dan fluktuasi beban tidak tinggi. Kalau di daerah, fluktuasinya tinggi. Pakai PLTU, gak bisa seenaknya shut down. Kembali ke atas, turbin gas lebih cocok. Tapi gasnya mana? Just my two cents.🙂

    Beni MS’97

  12. mukhlason says:

    Alma :
    Bang RS betul, raja2 kecil di daerah juga banyak, jadi mafia2 yg kerja sama dengan mafia2 pusat. Dari mana coba biaya2 kampanye itu?

    Salam
    alma ta93

  13. mukhlason says:

    Ramli :
    Bukan mungkin tapi fakta. Di era otonomi daerah , peran bupati sangat sangat sangat strategis. Siapa yg bisa control raja kecil ini ? Tak ada. Dprd tkt 2 loyal habis sama bupatinya supaya bisa kecipratan. Gubernur juga begitu kalau mau dpt upetinya. Inilah namanya otonomi kebablasan. Si bopeng juga bisa jadi bupati kalau punya massa. Itu cukup utk mendudukkannya jadi raja

    RS®TA’82

  14. mukhlason says:

    Agus :
    Hal itu semua bisa terjadi khan karena tidak tegasnya pemerintah, baik daerah maupun pusat.

    Dimanapun pemerintah punya hak paksa untuk setiap perusahaan mematuhi kontrak dan peraturan yg berlaku. Nah kalo pemerintah membiarkan segala penyimpangan itu terjadi ya ada beberapa kemungkinan: inkompetensi, ignorance atau ikut dalam permainan.

  15. mukhlason says:

    Alma :
    Ben alasan ini sdh saya dengar dari dulu, sehingga tak satupun PLTU dibangun di Kalteng. Apa memang begitu? Atau hanya akal-akalan saja?

    alma ta93

  16. mukhlason says:

    Ramli :
    Betul doktor alma, saya akan selalu benar karena saya bicara fakta….otentitas. Bukan tukang karang novel, wakakakaka
    RS®TA’82

  17. mukhlason says:

    Beni :
    Enggak akal-akalan mbak Alma. Ini kenyataannya. PLN kan juga kudu perlu profit. Sekarang bangun PLTU saja sudah pakai bantuan luar negeri. Gimana mau balikin kalau ternyata gak profitable.🙂

    Beni MS’97

  18. mukhlason says:

    Agus :
    Mas,
    Pilihan PLTU atau PLTG bukan semata-mata intiall capital costs, tapi lebih pada sumber energi apa yg tersedia di tempatan. Kalo batubara ya bangunlah PLTU, kalo migas ya bangunlah PltG.
    Gitu khan.

  19. mukhlason says:

    Hercules – Sipil :
    Waduh, Beni membuat miss leading.

    PLTU yah sanagt murah dong.

    Kalau masalah effisiensi dalam memenuhi beban puncak itu masalah memilih Jumlah/ dan kapasitas pembangkit. Missal kalau butuh 12 Mega watt, itu bisa 1×12 atau 2×6 atau 3×4. Dicarilah yang optimum dan sesuai dengan karakteristik beban Vs kapasitas pembangkit.

    Coba tanya tuh orang elektro, hee..hee..
    Yang jelas, banyak gak niat karena mengurangi komisi BBM saja tuh. Harusnya BBM itu gak boleh lagi di PLN, hanya di kenderaan yang bergerak saja

    Kelambanan mengantisipasi ini hanya memperlambat peningkatan daya saing Bangsa saja
    Seharusnya orang2 PLN sudah sadar itu

    Hercules SI84

  20. mukhlason says:

    Ramli :
    Dipedalaman kalteng, banyak juga saya lihat pengadaan listrik secara lokal yg dikelola pln. Umumnya jam hidup dari mulai magrib sampai subuh. Secara umum, masyarakatnya mampu bayar
    RS®TA’82

  21. mukhlason says:

    Beni :
    Nope. Fluktuasi beban juga perlu dipertimbangkan. Ujung2nya efisiensi.🙂

    Beni MS’97
    ……….

  22. mukhlason says:

    Esthi :
    Jangan2 PLTU nya mendekati industri, industri mendekati pasar, pasar berarti jumlah manusia .. Makanya sebenarnya transmigrasi musti digalakkan lagi ya ? Tapi itu bukan aneksasi kan ?🙂

    Salam hangat,

    esthi@tf83

  23. mukhlason says:

    Beni :
    Bang Cules, high cost saya artikan juga gak efisien. Yang dijaga adalah RM (reserved margin). Terlalu besar? Gak efisien.🙂

    Beni MS’97

  24. mukhlason says:

    Beni :
    Mbak Esthi, populasi adalah salah satu faktor yang dilihat. Ujung2nya email saya sebenarnya ke situ.🙂

    Beni MS’97

  25. mukhlason says:

    Alma :
    Ehmm mas…main matanya kebanyakan…juga secara UU dan kebijakan serta penegakkannya masih kurang.

    alma ta93

  26. mukhlason says:

    Agus :
    PLTU = relatively high initial cost, lower operating costs (batubara lebih murah dari minyak maupun gas), dirtier (timbul asap/jelaga)

    PLTG = lower initial cost, higher operating costs, cleaner, responsive (mudah untuk meresponse naik turun beban).

    Salam,
    AT-EL’76

  27. mukhlason says:

    Alma :
    Bang RS, itu masih pakai solar dan tempat-tempat tertentu saja.

    Kayanya perlu kita pikirkan penyediaan listrik yang efisien sesuai karakter daerah.

    Mau jemput anak dulu bang.

    Salam

    alma ta93

  28. mukhlason says:

    Alma :
    Zul, kalau PLTU mulut tambang tidak ada ya di situ?
    alma ta93

  29. mukhlason says:

    Ramli :
    Pemdanya harus di gonggong terus kalau mau kesana. Masyarakatnya jangan apatis dan ketakutan.

    Jangan dicubitin anak kita ya, hehehe

    RS®TA’82

  30. mukhlason says:

    esthi :
    Ada PLTGU juga ya , combined cycle, atau wasteheat recovery boiler.
    Salam hangat,

    esthi@tf83

  31. mukhlason says:

    Hercules :
    Ben, seperti saya jelaskan, itu masalah pemilihan dan jumlah pembangkit saja

    Saat beban puncak, cadangan nya hidup gitu

    Kalau kamu bilang tidak efficien,bisa kamu kasih contoh di salah satu daerah? Misalnya aja di daerah Balikpapan/ Samarinda. Biaya operasional nya pembangkit berbahan bakar BBM saja hamir 8x batubara

    Tidak efficien nya dimana?

    Sebelumnya juga mereka di tawari gas yang murah juga gak mau, banyak sekali alasan nya, sampai2 orang2 di Oil and Gas geleng2 kepala

    Sejak adanya DEN itu, paradigma berubah dan mulai di bongkar satu persatu

    Hercules SI84

  32. mukhlason says:

    Agus :
    Jadi??? Akar masalah bukan pada daerah or pusat, tapi memang sistem dan orang-orang yang duduk di pemangku kebijakan yang koruptif yaa…

  33. mukhlason says:

    beni :
    Yes agreeeee… Keseluruhan pointnya mas Agus.🙂

  34. mukhlason says:

    Agus :
    Yap,
    Kita butuh orang macam Bang RS ini untuk teriak-teriak ke Pemda…:))

  35. mukhlason says:

    Beni :
    Betul mbak. Sekarang dilihat saja pemetaan demand dan fluktuasinya. Belum lagi melihat kebutuhan area plant. Di Jawa, sudah mulai kesulitan karena lahan yang terbatas. Belum lagi urusan sosial untuk masalah lahan karena sekarang daerah pun punya kuasa.

    Sebetulnya paling efisien PLTN. Tapi issue ini masih sangat sangat sensitif.🙂

  36. mukhlason says:

    Agus :
    Yap,
    Semua PLTG di luar sana (termasuk Singapura yg saya pasti tahu) sudah PLTGU Mbak, cuma Indonesia aja yg belum semua.

    Kadang-kadang uap yg dihasilkan tidak untuk pembangkita lagi, tapi untuk heater atau untuk keperluan proses dalam pabrik, itu yang disebut CHP (Combined Heat n Power).

    Salam,
    AT-EL’76

  37. mukhlason says:

    beni :
    Yang saya tahu begini mas. Mereka ingin sekali menggunakan gas secara kontinyu, namun mereka khawatir kepastian pasokan. Padahal plant kan bisa seenaknya tiba-tiba diganti yang lain. Kalau sama sekali gak mau, padahal pasokan sudah pasti, wah gak bener ini.🙂

  38. mukhlason says:

    Hercules :
    Kalau memang mau memelihara mafia BBM, sah2 saja mereka berkata begitu, apalagi berbicara kepada orang yang gak tahu kondisi lapangan

    Sejak adanya DEN, setahu saya mas Widj aktif menjelaskan ekonomi nya

    Masalahnya bagaimana mereka mempercepat pembangkit PLTU, panas bumi dan yang murah lain nya sesuai program MP3EI

    Kalau mau memperlambat tentu banyak jalan toh?

    Kalau ada yang bisa menjelaskan pemakaian BBM lebih efficient di suatu tempat perkotaan di Indonesia, tolong mintakan hitungan2 dan justifikasi nya,

    Dari situ bisa kita trace dia itu anggota mafia atau tidak, hee,..hee..

    Gampang tuh men trace nya

  39. mukhlason says:

    Beni :
    Men-trace-nya gampang bang. Dari hitung-hitungan juga sudah terbaca. Yang gak gampang bagaimana menghilangkan mafia. Kemarin dulu saya pernah bicara mafia menghantam mafia.🙂

  40. mukhlason says:

    Tjahjokartiko :
    UU Energi membuat CHP menjadi Teknologi Tepat Guna milik Koperasi Indonesia dan Dunia: Cooperative CHP places between Public Electricity and Private Industry or Effective Energy Systems

    Salam Koperasi 2012, Yayak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: