Sekadar Pendapat atas Kasus Handaya Aji yang Mulai Masuk Tahap Persidangan (5)


Sekadar Pendapat atas Kasus Handaya Aji yang Mulai Masuk Tahap Persidangan (5)
Penyidik (Sengaja) Tidak Cermat ?

Persidangan dugaan penggelapan dana hibah Handaya Aji, memasuki babak baru. Yakni, tahap pemeriksaan saksi. Terutama saksi dari Dinas Koperasi Pacitan yang secara de jure memiliki kewenangan mengawasi penggunaan dana bantuan. Dari penuturan saksi, didapati fakta menarik. Yakni keseragaman isi BAP yang hampir 90 persen. Sebuah fakta cukup janggal mengingat beberapa saksi dari Dinas Koperasi tersebut memiliki kewenangan berbeda. Berikut lanjutan kupasan M Ari Mukhlason, sarjana Teknik ITB Bandung dan Guntur S Prabandaru, aktivis di Pacitan.

MENYIMAK perkembangan bergulirnya kasus hukum yang dialami Yoyok, semakin didapati fakta-fakta yang melemahkan dakwaan penyidik. Yoyok yang dimejahijaukan karena dituduh melakukan penggelapan dana hibah Lembaga Ekonomi Produktf Masyarakat Mandiri (LEPMM), ternyata memiliki bukti pelaporan kasusnya yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian.

Ketidaksesuaian Fakta dengan Berkas Hukum
Menyimak lebih jauh berkas tersebut, terdapat poin penting yang tidak sesuai dan saling bertolak belakang antara berkas pemeriksaan dengan berkas lainnya, apalagi bila disandingkan dengan fakta sebenarnya di lapangan.

Contohnya, antara berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang merupakan hasil pemeriksaan para saksi, dengan surat Laporan Polisi, yang bersama dengan SPDP dilampirkan dan dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Dalam Surat Laporan bernomor LP/99/III/2010/JATIM/RESPACITAN, tertanggal 12 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Brigadir Heri Purnomo menyebutkan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan oleh petugas Polres Pacitan, disebutkan tiga hal :

1. tidak adanya kelompok tani Damai di Losari Tulakan; padahal fakta di lapangan ada Kelompok Damai, tetapi sudah tidak aktif;
2. diduga dana hibah LEPMM tersebut digunakan sendiri oleh Handaya Aji; berdasarkan pemeriksaan para saksi, saksi sudah mengakui ada yang melakukan peminjaman dana hibah tersebut dan ada kemacetan;
3. negara dirugikan Rp.59 juta; dari berkas pemeriksaan diketahui nominal kerugian negara tidak sebesar itu (lebih kecil).

Berdasarkan surat Laporan Polisi tersebut, Polres Pacitan melakukan pemberitahuan kepada kejaksaan negeri Pacitan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bertanggal 29 Maret 2010.

Ketidaksesuaian isi sangkaan tersebut diperparah dengan turunnya surat izin pemeriksaan dari Gubernur Jawa Timur bertanggal 4 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Soekarwo. Dalam surat tersebut ditulis bahwa Gubernur atas nama mendagri menyetujui pemeriksaan sebagai tersangka berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan sebagaimana dalam pasal 374 KUH Pidana. Yang menjadi keanehan di surat izin gubernur ini adalah penyebutan kata “dengan pemberatan” yang disangkakan pada Yoyok.

Berkas Surat Dakwaan Jaksa
Dalam surat dakwaan jaksa no PDM-113/PCTN/10/2010, fakta yang cukup janggal ada dalam dakwaan primer. Disebutkan bahwa selain kelompok LEPMM Damai, semua kelompok yang mendapatkan bantuan hibah sudah berkembang menjadi koperasi. Selain itu, dilakukan inspeksi oleh Tim Inspektorat Pemkab Pacitan pada tahun 2010.

Fakta di lapangan, dari kelompok tani yang mendapat bantuan tersebut, tidak semuanya berhasil dalam mengelola dana hibahnya. Bahkan, salah satu kelompok yang dipimpin oleh pimpro (Hanif, PNS DinKop Pacitan), sudah buyar tanpa mengembalikan dana hibahnya. Pemberian hibah pada kelompok PNS juga sudah menyalahi peruntukan dana LEPMM seperti yang disebutkan dalam tulisan minggu lalu. Dan hanya LEPMM Damai yang diproses secara hukum.

Fakta kedua, mengapa Tim Inspeksi Kabupaten baru bergerak tahun 2010 ? Bukankah jangka waktu tahun 1998 hingga 2010 memiliki rentang 12 tahun dan manakala dilakukan inspeksi akan terjadi banyak bias ? Ke mana saja Tim Inspeksi ini selama 12 tahun ? Apakah tidur terlelap ?

Pasal yang berkaitan dalam dakwaan juga berbeda. Bila dalam berkas penyidik kepolisian Yoyok diancam pasal 374 KUHP, tetapi di surat dakwaan jaksa justru pasal 372. Sebuah ketidaksesuaian yang semakin janggal.

Maka, kita selaku pemerhati masalah hukum yang ada di pacitan khususnya, baru bisa bertanya-tanya, apakah sedemikian sumirnya sangkaan penyidik polres dan dakwaan jaksa sehingga terjadi keganjilan yang cukup fatal ? Apakah ini sebagai upaya kriminalisasi yang merendahkan harkat masyarakat pacitan, yang dianggap karena dari Desa, terpencil, minim akses hukum dan informasi, tidak mengetahui sedetail ini ? Maka, sebuah langkah elegan dan jantan seharusnya ditunjukkan oleh pihak keluarga, yakni untuk menggugat balik dengan delik pencemaran nama baik kepada saksi pelapor, dan penyidik polres pacitan yang tidak cermat sesuai fakta di lapangan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: