Sekadar Pendapat atas Kasus Handaya Aji yang Mulai Masuk Tahap Persidangan (4)


Sekadar Pendapat atas Kasus Handaya Aji yang Mulai Masuk Tahap Persidangan (4)
Fakta Mulai Berbalik, Saksi Birokrasi Terkesan Setingan

Persidangan dugaan penggelapan dana hibah Handaya Aji, memasuki babak baru. Yakni, tahap pemeriksaan saksi. Terutama saksi dari Dinas Koperasi Pacitan yang secara de jure memiliki kewenangan mengawasi penggunaan dana bantuan. Dari penuturan saksi, didapati fakta menarik. Yakni keseragaman isi BAP yang hampir 90 persen. Sebuah fakta cukup janggal mengingat beberapa saksi dari Dinas Koperasi tersebut memiliki kewenangan berbeda. Berikut lanjutan kupasan M Ari Mukhlason, sarjana Teknik ITB Bandung dan Guntur S Prabandaru, aktivis di Pacitan.

DARI arena persidangan, interogasi saksi oleh majelis hakim dan jaksa, terlihat saksi cukup bisa menjawab. Namun, manakala giliran terdakwa Handaya Aji mengajukan pertanyaan, para saksi mulai gelagapan. Apalagi ketika dimintai ketegasan terhadap pengetahuan pelaksanaan dana hibah tersebut, banyak dijawab ”e..lupa” atau ”e..tidak tahu”.

Tak hanya itu, saat saksi ”antek” birokrasi itu dicecar pertanyaan seputar kewajiban pengembalian dana hibah ke kas negara, lagi-lagi juga tak bisa menjawabnya. Apakah dikembalikan atau dibiarkan bergulir di lembaga yang menerima bantuan. Bahkan, Yoyok sempat ”menantang” apabila alurnya dana hibah tersebut harus dikembalikan, saat itu pula politisi PKS ini siap melaksanakannya.

Dari keterangan saksi, disebutkan pula bahwa dari sepuluh kelompok yang menerima dana bantuan, semuanya sudah beralih menjadi koperasi. Kecuali KLP Damai. Namun, faktanya di lapangan tidak seluruh kelompok beralih menjadi badan hukum koperasi. Bahkan ada sekitar tiga kelompok yang tidak menjadi koperasi. Penyebutan bahwa selain KLP Damai sudah beralih menjadi koperasi ini juga tidak sesuai fakta yang ada di lapangan. Sehingga tuduhannya cukup sumir.

Hanif, saksi ketiga yang juga merupakan ”pimpro” kegiatan LEPMM, mengaku bahwa saat ini kelompoknya sudah mati dan dananya habis. Padahal peruntukan dana LEPMM adalah untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masih menganggur, korban PHK dan golongan miskin lainnya. Adanya fakta unik dari Hanif dan kelompoknya ini, apabila penggunaan dana hibah yang akhirnya macet atau bahkan habis sama sekali, seharusnya juga menyeret kelompoknya ke maja hijau. Meski dari sisi hukum, perkara yang dialami suatu kelompok tidak bisa serta-merta menyeret kelompok lain yang memiliki perkara sama.

Di sisi lain, dalam berita acara laporan, yang (entah kebetulan atau memang sudah ‘diseting’) dibuat atas nama Brigadir Heri yang juga berstatus penyidik yang juga berstatus ‘kurir’ surat, didapati fakta cukup unik. Bahwa tuduhan yang dikenakan pada Yoyok adalah penggelapan senilai Rp 59 juta. Padahal, diketahui apabila Rp 21 juta sisanya masih ada di rekening, sedangkan yang dianggap digelapkan adalah Rp 39 juta. Padahal, dalam sebuah perkara hukum, nominal yang diperkarakan adalah termasuk esensi yang tidak boleh berbeda atau keliru dengan fakta. Dan bila terjadi kekeliruan atau perbedaan harus sudah dianggap cacat hukum.

Dari persidangan yang digelar Senin (22/11) kemarin, fakta menarik adalah tidak hadirnya ketiga saksi dari Dinas Koperasi yang sedianya akan bersaksi di depan persidangan. Namun, salah satu saksi dari Dinas Koperasi hadir memberikan keterangan. Salah satu kesaksiannya adalah manakala dia akan memberikan bimbingan penyuluhan terkait dana hibah tersebut ke KLP Damai, dia mengaku sudah dua kali mencoba menemui Yoyok di rumahnya. Namun selalu tidak bertemu. Dan yang aneh, manakala dikonfrontasi, kapan waktunya dan mengapa tidak menghubungi pengurus lainnya ataupun berinisiatif datang ke Kantor Desa Losari (saat itu Yoyok masih menjabat sebagai Kades Losari), saksi tidak bisa menjelaskan dengan tegas. Jadi, apabila berbicara menggunakan hukum alam (karena tak ada bukti yuridis) bisa jadi saksi ini palsu. Terutama terkait kedatangannya untuk melakukan pembimbingan di KLP Damai.

Persidangan terus bergulir, angin terus bertiup. Namun dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sepertinya arah angin sudah mulai berbalik. Bila di awal-awal kasus ini mencuat ke permukaan pihak yang disudutkan adalah Yoyok, namun melalui serangkaian pemeriksaan saksi-saksi di muka pengadilan didapati fakta yang cukup kontras dengan apa yang tertulis di BAP. Kita nanti saja, bagaimana sandiwara penegakan hukum di Pacitan ini. Apakah sesuai dengan falsafah Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM), Fiat Justitia Ruat Coeloem? Meski langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan! *** (bersambung)

Ditayangkan di Media Mataraman, Mingguan Lokal wilayah Mataraman Jawa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: