Sekadar Pendapat atas Kasus Handaya Aji yang Mulai Masuk Tahap Persidangan (2)


Sekadar Pendapat atas Kasus Handaya Aji yang Mulai Masuk Tahap Persidangan (2)
Penangguhan Dikabulkan, Celah Lepas dari Dakwaan Mulai Terbuka

Dalam persidangan kedua Rabu (3/11) lalu, permohonan penangguhan penahanan Handaya Aji dikabulkan. Meski, sebelumnya wakil ketua DPRD Pacitan ini dinilai kurang kooperatif lantaran menjadi DPO Polres Pacitan. Tak seperti di tingkat penyidik, majelis hakim lebih membuat pertimbangan pada aturan hukum. Pertanda apakah ini? Berikut kupasan dari M Ari Mukhlason, sarjana teknik ITB Bandung dan Guntur S Prabandaru, aktivis di Pacitan.

SETITIK asa hinggap di jiwa seorang Handaya Aji. Politisi PKS yang akrab disapa Yoyok ini akhirnya bisa sedikit bernafas lega. Itu lantaran majelis hakim yang menyidangkan perkaranya, memberinya kesempatan bebas sementara alias penangguhan penahanan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim yang diketuai Suko Triyono ini merujuk beberapa ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Salah satu rujukan tersebut adalah pasal 22 ayat (1) butir c KUHAP, yakni jenis penahanan kota. Kemudian dikuatkan pada ayat (3) yang menegaskan bahwa penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman si terdakwa, dengan kewajiban melapor pada waktu yang ditentukan. Secara yuridis formal, aturan penangguhan penahanan itu diatur di pasal 23 KUHAP. Yakni penuntut umum atau hakim berwenang mengalihkan jenis penahanan kota. Dan, pengalihan jenis penahanan tersebut dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah yang tembusannya diberikan kepada terdakwa serta keluarganya.

Di luar koridor hukum, apakah ini pertanda bahwa ini hanya sebuah kasus pesanan atau titipan? Tanda arah angin seperti apakah yang berubah? Sepertinya, meski terlalu dini, konstelasi politik di Pacitan akhir-akhir ini cukup berpengaruh terhadap perilaku aparat hukum. Meski sampai hari ini pihak pengadilan negeri masih obyektif dalam menghadapi perkara.

Di ranah politik lokal, dua bulan ke depan akan diadakan pemilukada, memilih bupati periode 2011-2015, menggantikan Bupati Sujono yang tidak dipercaya lagi oleh Partai Demokrat (PD). Entah, ketidakpercayaan PD ini apakah pertanda bahwa hal-hal yang dikritisi Yoyok terbukti benar? Terutama berkaitan dengan APBD yang berkurang drastis untuk porsi belanja modal. Bahkan, Kamis (4/11) lalu, wakil Bupati HG Sudibyo juga menyerukan bahwa APBD 2011 juga masik tekor. Meski, beberapa aset pemasukan sudah tampak kasat mata. Mulai pertambangan, hutan tower, hingga beberapa hasil hutan. Termasuk retribusi-retribusi pariwisata.

Mungkinkah konstelasi politik di Pacitan ini juga menyadarkan struktural PKS sebagai partai yang sudah dibesarkan Yoyok? Meski, saat menjadi DPO, Yoyok selalu sendirian mencari pegangan ngalor-ngidul. Mencoba meraih kayu, batu, akar pohon, maupun tebing yang bisa dijadikan tempat bantuan hukum. Dari Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas, Satgas Mafia Hukum, hingga Propam Polri. Mulai provinsi hingga pusat. Dari beberapa pihak yang ditemui, simpati dan dukungan justru datang dari luar kepartaian, termasuk media massa nasional. Ibarat baju, bila hanya mengandalkan seragam partai, sudah sempit. Karena kasus ini sudah melewati sekat-sekat kepartaian.

Di sisi lain, menurut slentingan dari pusat, Yoyok diminta meminta maaf kepada Bupati Sujono atas tindakan kritisnya selama ini. Sebuah blunder, usulan langkah menjilat yang merendahkan martabat kebenaran dan keadilan. Bahkan saking putus asanya, Yoyok melakukan tindakan nekat, buron dan menjadi DPO Polres Pacitan yang lantas disiarkan di berbagai media, baik televisi, koran, maupun internet.

Sebuah catatan yang layak diperhatikan dalam kacamata hukum. Apabila seorang tersangka pernah menjadi DPO, reputasinya di mata hukum akan jatuh. Terutama dalam permohonan penangguhan penahanan. Meski akhirnya, penangguhan itu dikabulkan. Yang tentunya, ini merupakan awalan yang baik, dalam proses hukum yang tengah dialami mantan Kades Losari, Kecamatan Tulakan ini.

Akhirnya, kita tunggu saja babak baru dalam proses hukum Yoyok ini. Apakah memang permasalahan ini tidak terbukti sedari awal? Hingga majelis hakim mengeluarkan putusan sela? Ataukah kemerdekaan Yoyok itu akan diputuskan dalam putusan akhir, setelah melalui beberapa tahap persidangan dan pembuktian dari saksi-saksi.

Tentunya, celah untuk itu, kini sudah mulai terbuka. Dan, permasalahan yang tampaknya memang hanya sebuah perkara titipan ini, akan menjadi bumerang bagi pihak yang telah menitipkan perkara ini. Mudah-mudahan saja. Sehingga, masyarakat Pacitan akan disuguhi sebuah drama penegakan hukum yang sangat ironis. *** (bersambung)

Ditayangkan di Media Mataraman, Mingguan Lokal wilayah Mataraman Jawa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: