Sekadar Pendapat atas Kasus Handaya Aji yang Mulai Masuk Persidangan (1)


Sekadar Pendapat atas Kasus Handaya Aji yang Mulai Masuk Persidangan (1) Utang-Piutang Berbuah Petaka, Dakwaan Penggelapan Terkesan Dipaksakan

Nama Handaya Aji kian santer menjadi pembicaraan. Apalagi, politisi PKS ini sempat di-DPO Polres Pacitan. Kini, proses hukum yang diduga bentuk kriminalisasi kevokalannya itu memasuki babak baru. Persidangan. Untuk itu, mulai edisi ini, Media Mataraman menyuguhkan kupasan yang mencermati substansi proses persidangan. Ditulis oleh M Ari Mukhlason, sarjana teknik ITB dan Guntur S Prabandaru, aktivis di Pacitan.

MENGELUS dada. Itu hal pertama yang kami lakukan saat melihat tayangan sidang perdana Handaya Aji di salah satu televisi swasta. Duduk di kursi pesakitan dengan baju koko berkopiah, namun dipaksa mengenakan rompi warna oranye bertuliskan ”TAHANAN.” Saya rasa, ini pembunuhan karakter bagi Yoyok-sapaan Handaya Aji-.

Keadaan ini, bisa saja menjadi bumerang bagi pihak-pihak yang memaksa Yoyok mengenakan rompi tersebut. Bumerang? Ya, apabila kasusnya ini tidak terbukti, gugatan balik pencemaran nama baik tentu sangat leluasa menjerat ”Si Pemaksa” itu.

Tak ingin larut melihat kondisi wakil ketua DPRD Pacitan ini, saya kemudian mencoba mencerna dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iriyanto. Menelaah poin per poin, menurut faktanya, tampaknya dakwaan itu terkesan dipaksakan. Dakwaan primair misalnya, terdakwa selaku ketua Kelompok Tani Damai Desa Losari, dinyatakan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang bukan karena kejahatan yang dilakukan karena kuasa jabatannya. Dan dilakukan dengan beberapa cara.

Dipaksakan? Ya, karena obyek sebenarnya adalah uang. Tentu bukan kategori barang. Lebih spesifik lagi, obyek yang disangkakan adalah
pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Kalau ujungnya hanya utang-piutang, tentu sudah patah pasal ini.

Dalam materi dakwaan, ada beberapa poin yang sedikit rancu. Seperti, poin yang menyebutkan bahwa dana di kelompok tersebut digunakan untuk usaha produktif jual beli kedelai dan kopi serta untuk simpan pinjam. Selanjutnya materi dakwaan mengarah dengan tak adanya bukti pertanggungjawaban kegiatan itu serta seolah-olah, dana hibah bantuan Dinas Koperasi yang bersumber dari APBN itu habis dibawa Yoyok, selaku ketua kelompok.

Kerancuan pun terjadi. Poin awal dakwaan menyebutkan bahwa awal penggunaan dana itu berdasarkan hasil rapat anggota, sedangkan sebelum dilakukan rapat anggota kembali, kasus ini sudah dipaksa untuk dimejahijaukan. Dalam perkara pidana pula. Tentunya, berdasarkan teorinua, pembuktian pertanggungjawaban tersebut terlebih dulu berada di keputusan rapat. Bukannya hakim Pengadilan Negeri Pacitan.

Dari gambaran awal tersebut, orang awam pun tahu, ini kasus perdata. Bukan pidana. Apalagi persidangan ini sudah melangkah jauh yang menuduh bahwa mantan Kades Losari ini telah menggelapkan barang (bukan uang) tersebut. Barangnya siapa?

Tak hanya itu, Kelompok Tani Damai merupakan badan hukum perdata. Yang melakukan kegiatan perdata materiil. Seperti kesepakatan anggota, jual beli, laba-rugi, dan lain-lain. Kalaupun ada perselisihan dan sengketa, harus diawali secara perdata.

Selain itu, ada poin di dakwaan yang cukup menggelitik. Dakwaan sarjana hukum yang pernah lulus ujian calon jaksa ini merujuk pada Laporan Tim Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pacitan Nomor X750/12/408.48/2010. Pertanyaannya, mulai kapan kewenangan Inspektorat itu melakukan pengawan terhadap mobilitas badan hukum swasta seperti kelompok tani ini? Yang jelas-jelas tidak menjadi bagian dari institusi pemerintahan. Kalaupun pernah, mengapa baru dilakukan tahun 2010? Tidurkah Inspektorat selama kurun 1998 hingga 2010 itu? Kok seolah-olah seperti mendapat wangsit untuk melakukan pemeriksaan.
Kontradiksi juga muncul pada dakwaan primair dan subsidair. Dalam dakwaan Primair kedudukan dan posisi hukum terdakwa sebagai ketua Kelompok Tani Damai, sementara dalam dakwaan Subsidair kedudukan dan posisi hukum terdakwa sebagai pribadi dan bukan dalam jabatan.

Tak hanya itu, ada kata yang menyebutkan bahwa sisa dana simpan pinjam, dana dari penjualan kopi dan kedelai, dikuasai terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 36 juta lebih. Kata ‘dikuasai oleh terdakwa’ sangatlah tendensius. Karena secara de facto, dana tersebut disimpan di rekening atas nama utamanya adalah LEPMM Kelompok Tani Damai.

Ditulis pula kalimat yang menyatakan bahwa sisa dana tersebut antara tahun 2001 hingga 2004, digunakan untuk kepentingan pribadi usaha penyulingan minyak cengkih di Kecamatan Nawangan sebesar Rp 15 juta. Ungkapan ‘untuk kepentingan pribadi’ merupakan tuduhan fatal. Apabila ditelaah, antara kepentingan pribadi dengan posisi Yoyok sebagai ketua kelompok tani terdapat perbedaan.

Sehingga, kalaupun Yoyok menggunakan dana sebesar itu untuk kepentingan usaha penyulingan cengkih, tentunya hal itu sesuai tujuan pemberian dana hibah tersebut. Dan, besaran Rp 15 juta itupun sebenarnya sudah dikembalikan Yoyok yang sebelumnya memosisikan diri sebagai piutang.

Dari kesimpulan awal, permasalahan yang menimpa saudara seiman kami ini, apabila merujuk surat dakwaan, sebenarnya tidak ada unsur penggelapan. Tetapi faktor utang-piutang dan pertanggungjawaban uang kelompok tani yang diketuai Yoyok lah yang dominan. Meski begitu, permasalahan ini sudah memaksa Yoyok beristikomah di dalam Lapas Pacitan. Kini, tinggal kita lihat bagaimana hukum di Pacitan bergerak. Apakah benar ada kriminalisasi? Bola panas itu sekarang di tangan tiga orang hakim PN Pacitan. *** (bersambung)

Ditayangkan di Media Mataraman, Mingguan Lokal wilayah Mataraman Jawa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: