Daerah Terpencil Jawa (bag.2) : Pacitan dan Problematikanya


Pacitan, selain terpencil secara geografis, ternyata secara sosial ekonomi dan politik juga terpinggirkan dan tidak menjadi perhatian. Betapa tidak, sebuah daerah bila menjadi perhatian, selalu ada media yang menjangkau dan secara rutin memberitakan dinamika sosial, ekonomi, dan politiknya. Pemberitaan media ini menjadi penting karena selain sebagai sarana publikasi, juga menjadi sarana kontrol / pengendali arah dinamika sosial ekonomi dan politik yang ada.

Khususnya Pacitan, tiga hal di atas nampaknya luput diperhatikan, entah sengaja atau tidak. Contoh gamblangnya adalah arah pembangunan yang sudah berlangsung hampir lima tahun di masa kepemimpinan bupati Suyono. Kemunculan bupati Suyono cukup menarik. Pasalnya, dengan berkendaraan Partai Demokrat dan menggaungkan restu dari SBY selaku warga kelahiran Pacitan yang kebetulan sedang berkuasa, masyarakat Pacitan menjadi silau, seolah-olah jika berasal dari kubu SBY, pasti sejalan dan selalu berhasil bagus. Lha ndilalah, setelah berlangsungnya pemerintahan yang hampir berakhir tahun ini, ternyata kebijakan-kebijakan publik yang diambil Suyono tidak populer. Namun, ketidakpopuleran Suyono di mata masyarakat tidak terlalu kelihatan khususnya di media dan pemberitaan di daerah lain. Akibatnya, masyarakat perantau asli Pacitan yang masih mencermati dinamika kehidupan di Pacitan tidak mengetahui bila sebenarnya pejabat bupati tidak kapabel untuk menyejahterakan daerah.

Kasus Pertambangan
Sebagai contoh, kasus-kasus pertambangan yang dikelola oleh swasta, izin operasinya dikeluarkan oleh Bupati, meskipun AMDAL tidak memenuhi syarat. Selain itu, imbas kemakmuran yang diberikan kepada masyarakat tidak memenuhi harapan. Beberapa lokasi pertambangan swasta di antaranya di desa Kluwih, Kec. Tulakan, desa Kasihan Kec. Tegalombo, dan beberapa lokasi yang lain. Bukti tidak diindahkannya AMDAL adalah diizinkannya operasi pengolahan bahan tambang tersebut yang berlokasi di tengah-tengah aliran sungai Grindulu. Padahal semua tahu, untuk mengolah bahan tambang menjadi bahan baku, diperlukan bahan-bahan kimia yang tentunya sedikit banyak mempengaruhi kualitas air. Belum lagi konsumsi air bersih yang dipergunakan untuk mencuci bahan mentah supaya konsentrat logam menjadi terpisah.

Pengolahan Konsentrat yang berada di Daerah Aliran Sungai Grindulu – Arjosari. Warna coklat adalah aliran sungai

Namun, masyarakat tidak bisa berkutik sama sekali menghadapi hal tersebut. Selain karena terbatasnya akses pengetahuan akan bahan tambang dan pengolahannya, pihak-pihak yang berempati maupun bersimpati terhadap hal ini boleh dibilang nihil alias nol besar. Maklum, selama ini lahan yang dijadikan kuasa pertambangan tersebut adalah kebon / lahan kering yang nilai ekonomisnya tidak terlalu besar karena metode pengolahan pertanian yang kurang modern. Jadi secara komoditas ekonomi kurang menarik untuk dibela. Belum lagi letaknya yang di pelosok perbukitan yang cukup sulit dijangkau dengan kendaraan.

Selain itu, penggunaan instrumen kekuasaan yang tidak pada tempatnya, sudah dipergunakan untuk meredam gejolak di masyarakat. Untuk kasus pertambangan di desa Kluwih, Tulakan, manakala masyarakat memprotes keberadaan pertambangan tersebut dengan memasang patok di jalan, pemerintah kabupaten menjawab dengan mengerahkan aparat dari Polres Pacitan. Padahal, sebagaimana disitir di atas, AMDAL pertambangan ini dilangkahi begitu saja.
Kasus Pembangunan Infrastruktur

Saat ini, seiring masa kekuasaan SBY, di Pacitan tepatnya di desa Sukorejo Kec. Sudimoro, dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap berbahan bakar batubara. Kapasitas rancangan yang dibangkitkan adalah 2 X 315 MW, yang merupakan bagian dari skema program 10.000 MW tahap 1. Berdasarkan penuturan konsultan perancangnya, peletakan PLTU di Pacitan, terutama di Sudimoro tidak layak. Ini dikarenakan akses menuju lokasi yang sangat-sangat sulit. Namun, proyek tetap diadakan.

Seiring berjalannya pembangunan, dukungan dari pemkab berupa ketersediaan infrastruktur yang baik terutama jalan raya menjadi penting. Tidak lain karena lalu-lintas barang dan peralatan yang dipergunakan untuk membangun PLTU sangat bervariasi, banyak, dan berukuran raksasa. Untuk itu diperlukan mobil pengangkut berupa trailer, kendaraan panjang yang sumbu rodanya lebih dari 3 (tiga) dan berbeban berat. Daya dukung jalan menjadi titik yang krusial, mengingat jalan yang ada sangat sempit, berkelok, tanjakan dan turunan curam, serta mudah longsor. Padahal jalan tersebut adalah jalan akses satu-satunya angkutan umum untuk menghubungkan kecamatan Pacitan – Kebonagung – Tulakan – Ngadirojo (Lorok) – dan Sudimoro yang notabene memiliki jumlah penduduk lebih dari 50 % di Kab Pacitan.

Ketika jalan tersebut rusak dan pemkab tidak tanggap, masyarakat memprotes kelambanan pemkab untuk perbaikan jalan tersebut. Di pihak lain, konsultan pembangunan PLTU juga mengeluhkan kurangnya komitmen bupati terhadap kualitas infrastruktur jalan raya yang ada. Bahkan, pihak angkutan barang PLTU mengeluhkan pula klaim perbaikan jalan oleh dinas Bina Marga padahal yang melakukan perbaikan jalan adalah pihak forwarder. Mungkin, setelah dikritik sana-sini, akhirnya dikabulkanlah perbaikan jalan. Namun, tidak sepanjang ruah yang rusak parah tersebut, melainkan hanya tanjakan dari Pacitan kota hingga ke Dusun Pakis, desa Wonogondo, yang panjangnya hanya belasan kilometer. Adapun ruas sisanya, dari Wonogondo – Ketro – Tulakan hingga Ngadirojo Lorok, tetap hancur-hancuran hingga detik ini.

Kondisi ketidak pedulian ini diperparah dengan sikap diamnya para anggota legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Pacitan yang mayoritas membiarkan hal tersebut berlarut-larut. Apalagi kontrol dari media masa dapat dikatakan tidak pernah hinggap ataupun ditayangkan. Atau, bilapun ditayangkan, hanya sisi-sisi keberhasilan semu yang sebenarnya program dari pusat yang diklaim sepihak oleh pemkab. Selain kasus pertambangan dan infrastruktur, sempat pula beredar ke permukaan akan adanya kasus pengadaan buku. Namun, entah mengapa hingga kini sepertinya kasus tidak pernah terdengar lagi ke permukaan.

Sekarang, dengan hampir berakhirnya masa jabatan periode pertama bupati Suyono, dapat dipastikan incumbent mencalonkan diri kembali agar terpilih di periode ke-dua. Maka, hendaknya masyarakat Pacitan disadarkan akan potensi yang ada di daerahnya agar dikelola dan dipercayakan kepada pihak yang kompeten, serta tidak memiliki catatan tercela. Tetapi, mungkin sudah menjadi rahasia umum di Indonesia, bahwa masyarakat hanya dibuai janji-janji manis ketika menjelang pemilihan umum, dan dilupakan saja ketika sudah mendapatkan tampuk kekuasaan. Waspadalah.. Waspadalah..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: