UU ITE, Sampai Kapan ?


Bismillahirrahmaanirrahiim

PRITA disidangkan kembali. Dakwaan masih sama, juga lawannya, Omni yang berkelas rendah. Tidak mengherankan memang karena terdakwa hanya orang kecil yang tidak punya koneksi hukum yang kuat. Jadi gampang diobok-obok oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan penegak hukum.

Adapun esensi penyebab terdakwa menulis email tersebut ke teman-temannya, malah tidak diperhatikan dan dijadikan koreksi. Padahal, sebab utamanya adalah ketidakjelasan pelayanan kesehatan yang sudah seharusnya hak pasien.

Jadi, kalo anda miskin, atau tidak punya koneksi hukum, tidak punya bisa membela diri, jangan pernah sakit. Atau kalopun sakit, terimalah segala perlakuan oleh aparat medis. Jangan pernah mengeluh, protes, apalagi menulis email keluhan pada teman sejawat. Itu semua karena bisa dan sangat mungkin dituduh dengan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanpa memandang sedikitpun tehadap isi informasi yang disampaikan, meskipun isinya adalah kebenaran dan berkaitan dengan pribadi penulis maupun pelayanan publik.

Apalagi jika diiringi dengan gratifikasi seperti check up kesehatan gratis pada korps kejaksaan. Wajar, cek kesehatan lengkap bisa bernilai Rp. dua juta lebih, dikalikan dengan seluruh staf di kejaksaan negeri kira-kira empat puluh orang sudah mencapai 80 juta. Bukan angka yang sedikit bila dibandingkan dengan penghasilan prita sebulannya.

Jamu itu memang pahit, tapi percayalah, jika dicerna dengan baik pasti memeberikan efek positif. Terutama keluhan prita terhadap Omni, seharusnya diselesaikan dengan kekeluargaan dan saling mengintrospeksi diri. Tidak hanya prita, seorang pemilik toko di mangga dua juga sudah mengalami dakwaan dengn UU ITE.

Potensi penggunaan undang-undang ini memang besar dan menjadi hal baru yang menarik bagi penegak hukum. Maklum, euforia reformasi yang sangat bebas membuat mulut-mulut yang terpaksa bungkam di orde baru menjadi bebas berteriak. Padahal sektor pelayanan publik masih dgawangi penegak birokrasi yang bermental raja yang harus dilayani, tidak boleh mengeluh, protes, apalagi mendemo. Akibatnya kebakaran jenggotpun sering terjadi.

Belum lagi era keterbukaan informasi dan telekomunikasi melaui berbagai media, apapun bentuknya. Melaui blog, jejaring sosial, website, email, chatting, kita bebas mencurahkan segala uneg-uneg. Memang, era modern dan transparansi memerlukan mental baja untuk dapat melakukannya dengan sempurna. Terutama bagi penyelenggara negara dan pelayan publik. Toh itu semua demi kinerja dan masa depan yang lebih baik.

Jadi, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan uu ini supaya tidak mendatangkan mudhorot terhadap warga negara. Agar tidak ada korban-korban lebih lanjut. (SON)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: