Penyelenggara Negara Korup, Salah Siapa ?


Pemilu legislatif sebagai ajang kontes pemilihan wakil rakyat sudah usai, hasilnya pun sudah ditetapkan oleh KPU dan KPUD. Begitu juga pemilu presiden yang sempat diduga berlangsung dua putaran, hasilnya sudah ditetapkan dan dilantik berikut menteri-menterinya. Kesemua elemen tersebut saat ini sudah mulai menjalankan tugas kewajibannya sehari-hari. Harapan kita sebagai masyarakat yang mempercayakan secara penuh suara dan aspirasi kita adalah agar mereka para wakil rakyat dan pemimpin tersebut dapat mengemban amanah yang ditanggung, jujur, serta senantiasa membela, mengurus dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongannya.

Namun, belum genap sebulan menteri dan pejabat negara bekerja, sudah santer isu usulan kenaikan gaji pejabat termasuk menteri. Ide yang naif dan bahkan menjahati rakyat sebagai konstituen. Ide yang sangat tidak pantas bahkan walaupun hanya sekedar untuk dipikirkan. Prestasi kerja yang bagus belum ditunjukkan, bahkan pengenalan dan penguasaan bidang kerja saja masih banyak yang bloon dan bodoh, apalagi membuat terobosan prestasi positif. Tetapi apa daya, dengan dalih selama lima tahun belum ada kenaikan gaji pejabat negara, segala upaya dilakukan demi pembenaran. Padahal kita tahu, berapa besar porsi APBN yang tersedot secara rutin sebagai belanja gaji pegawai maupun membiayai gaji, tunjangan, maupun remunerasi pihak-pihak yang mengatasnamakan diri sebagai penyelenggara negara.

Belum tuntas isu usulan kenaikan gaji, sudah meledak pula kasus Bank Century yang melibatkan penyelenggara negara dan juga kasus dugaan kriminalisasi KPK yang memiliki buntut tindak pidana korupsi. Yang lebih menyedihkan, pada dengar pendapat antara komisi III dengan Kejaksaan Agung dengan agenda membahas ulah jaksa yang terlibat mafia peradilan, Jaksa Agung Hendarman Supanji malah membela anak buahnya yang jahat tersebut dengan alasan take home pay, pendapatan yang dibawa pulang para jaksa masih di kisaran tiga juta rupiah. Hendarman juga menambahkan, agar tidak terjadi hal itu lagi THP jaksa dibuat minimal sebelas juta rupiah. Dalih yang sangat picisan, picik, dan menyederhanakan masalah. Sepertinya ini adalah jurus klasik yang biasa dijadikan dalih untuk membenarkan tindakan jahat penyelenggara negara untuk mencari tambahan pendapatan dengan cara yang batil.

Dalam menyikapi hal ini, saya sepakat dengan mantan Kapolda Jawa Barat yang sekarang menjadi sorotan media terkait kasus Buaya vs Cicak, Komjen Susno Duaji. Dalam pernyataannya ketika masih menjabat kapolda, dia mengatakan bahwa polisi tidak boleh korup. Apalagi dengan dalih bahwa pendapatannya kecil. Dia bahkan menegaskan, kalau tidak mau berpendapatan kecil jangan jadi polisi, tetapi jadilah pengusaha. Semisal dengan itu, seharusnya demikian pula dengan penyelenggara negara dan segenap jajarannya. Bila tidak mau berpendapatan kecil yang pada ujungnya menghalalkan segala cara untuk memperbesar pundi-pundinya maka jangan menjadi penyelenggara negara.

Lalu, jika hal demikian ini terjadi maka salah siapa ? Apakah yang bersangkutan saja atau malah kita sebagai pendukungnya ? Sebagaimana kata Bang Napi, kejahatan hanya terjadi ketika niat dan kesempatan berada dalam satu waktu dan tempat.

Niat

Niat awal seseorang untuk bersedia menjadi penjabat atau penyelenggara negara dapat ditunjukkan dari proses rekrutmen penyelenggara negara (termasuk pegawai). Proses ini ada beberapa macam, di antaranya sebagai berikut :

1. Rekrutmen cpns / tni / polri

Sudah maklum adanya bila dalam perekrutan calon punggawa ini diwarnai tindakan-tindakan tidak terpuji seperti suap, kolusi, maupun nepotisme. Padahal banyak calon yang lebih bermutu dibandingkan dengan kandidat yang akhirnya lolos. Akibatnya, ketika sudah menjalankan tugas kinerja yang dimiliki menjadi tidak maksimal untuk pelayanan kepada rakyat dan penyelenggaran negara yang lebih baik. Terlebih bila pada waktu masuk menggunakan uang suap yang tentunya tidak sedikit maka fokus ketika sudah bekerja adalah untuk mengembalikan modal awal yang sudah dikeluarkan.

2. Rekrutmen berdasarkan profesi

Dalam beberapa kesempatan, terutama untuk memilih pejabat-pejabat negara maupun badan usaha milik negara dilakukan penyaringan kandidat. Biasanya dari nama-nama yang diajukan akan dilakukan tes kelayakan untuk menempati pos tersebut. Sayangnya, proses ini sering dijadikan ajang titipan maupun suap-menyuap kepada dewan pemilih agar kandidat tertentu menjadi pemenang.

Sudah pasti bila terjadi hal ini kinerja maupun prestasinya sangat diragukan, apalagi komitmen untuk berbuat benar membela rakyat. Tengoklah pada waktu pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia Miranda Gultom. Setelah Agus Condro membuka suara, berapa banyak nama yang disebut telah menerima cek untuk memuluskan pemilihan ini dan terseret ke dalam lingkaran kasus yang ditangani KPK hingga saat ini ?

3. Rekrutmen dengan Pemilihan Langsung atau Pemilu

Dalam era pemilu langsung untuk memilih kepala negara, kepala daerah, serta anggota legislatif dan perwakilan daerah, perjuangan yang dilakukan masing-masing kandidat bersama tim suksesnya sangat berat. Sebagai gambaran, untuk calon legislatif di Jawa Timur, agar dapat menduduki DPRD Kabupaten (pasti jadi) diperlukan minimal 4.000 suara atau setara dengan pemilih di tiga desa. Sedangkan untuk DPRD Propinsi diperlukan suara (pasti jadi) di kisaran 30.000. Dan untuk DPR RI diperlukan suara 130.000. Jumlah suara sebesar itu tidak sedikit. Diperlukan usaha dan dana yang sangat besar. Sebagai contoh dari kabar burung yang beredar, seorang caleg DPR RI yang akhirnya jadi dari dapil Jatim mengeluarkan dana sekitar 1.7 Milyar. Bukan jumlah yang sedikit bagi rakyat Indonesia kebanyakan yang pendapatan rata-rata hariannya hanya di kisaran Rp. 20.000,-. Diyakini masih banyak caleg yang mengeluarkan anggaran lebih dari itu.

Dengan gaji dan tunjangan dewan tiap bulan yang diperkirakan sejumlah Rp. 40 juta, baru akan kembali modal setelah 3.5 tahun. Itupun dengan asumsi semuanya menjadi milik pribadi tanpa ada potongan untuk parpol yang menjadi kendaraan politiknya. Nah, apakah mungkin anggota dewan sedemikian rela dan ikhlas hatinya berkorban demi rakyat untuk menunggu tiga setengah tahun dan baru menikmati jerih payahnya ? Kok sepertinya tidak mungkin.

Kesempatan

Kesempatan bagi penyelenggara negara untuk berlaku tidak jujur sangat banyak, terlebih diperkuat dengan sistem birokrasi yang berbelit, rumit, banyak meja yang tidak perlu, tidak akuntabel dan tidak transparan, tidak adanya kesatuan data antar instansi, serta hirarki yang memusingkan sehingga memicu terjadinya tindakan potong kompas dari pengguna pelayanan agar dipermudah dengan memberikan uang suap dan gratifikasi. Belum lagi ambiguitas peraturan yang dibuat yang bahkan satu dengan lainnya bertentangan isinya, seperti perda kabupaten / kota yang bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat.

Celah-celah inilah yang sering dimanfaatkan untuk menipu peraturan dan menjadi ajang bancakan anggaran. Juga kemauan untuk sepenuhnya tunduk pada aturan masih sangat rendah. Contohnya adalah berbagai proses tender pengadaan barang dan jasa yang banyak disalahgunakan dengan berbagai modus, seperti penunjukkan langsung, pemenang tender bukan perusahaan yang memiliki kualifikasi di bidang tersebut, spesifikasi barang yang tidak sesuai bahkan dipaksakan, kongkalikong pengaturan pemenang tender, mark up harga yang di luar kewajaran dengan dalih untuk menutupi biaya birokrasi, serta berbagai modus jahat yang lain.

Upaya Pencegahan

Untuk meminimalisir niat dan kesempatan tersebut banyak cara yang dapat dilakukan, namun tentunya yang paling penting adalah untuk memulai dari dalam diri masing-masing penyelenggara negara dan rakyat sebagai penggunanya. Bila niat sudah benar, upaya pencegahan dapat berjalan efektif. Namun jika niat sudah tidak benar, dapat dipastikan upaya pencegahan yang dilakukan pasti selalu mengalami kendala.

Mental birokrat, yang selama ini sangat identik dengan mental raja juga harus diganti total. Tengoklah perubahan yang dilakukan propinsi baru, Gorontalo. Melalui proses perubahan yang tidak gampang da tidak sebentar, segenap jajaran senantiasa ditekankan bahwa PNS bukanlah raja yang harus dilayani, melainkan sebagai pelayan rakyat untuk segala kebutuhannya. Hasilnya, kualitas pelayanan publik di sana membaik, bahkan di satu sektor pertanian, Gorontalo berhasil menempatkan diri sebagai propinsi penghasil jagung dalam negeri yang menempati papan atas. Padahal sebelumnya bukan apa-apa.

Tata Kelola Negara yang Baik

Upaya berikutnya adalah dengan menciptakan sistem tata kelola penyelenggaraan negara yang baik, menyatu, transparan, akuntabel, logis, sesuai norma, serta dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan moral kepada publik. Upaya ini tidak mudah karena diperlukan masukan dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Sebagai contoh, pembenahan sistem administrasi kependudukan nasional yang salah satu langkah teknisnya adalah dengan Nomor Induk Kependudukan yang tunggal untuk satu warga negara sudah mutlak diperlukan. Banyak teknologi yang bisa dipakai untuk ini.

Manajemen tender pengadaan barang dan jasa yag sudah mengalami perbaikan juga perlu dipertajam sanksi tegasnya bagi pihak yang melanggar. Sistem publikasi yang terbuka juga harus lebih digalakkan supaya informasi yang beredar tidak hanya di kalangan tertentu. Kasus manipulasi publikasi dengan memborong media yang menampilkan tayangan tender juga harus ditindak.

Laporan kas masuk dan kas keluar dalam APBN dan APBD juga harus jelas, transparan, sesuai peruntukan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara wajar. Peran BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah, Badan Pengawas Daerah (Bawasda) yang kesemuanya dalam lingkup pemerintahan harus lebih optimal. Peran pendidikan untuk sistem tata kelola dan pelaporan keuangan harus lebih digalakkan. Juga pencegahan terhadap penyelewengan harus menjadi lebih baik.

Optimalisasi Peran Lembaga Tinggi Negara

Peran BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai lembaga tinggi negara juga harus lebih diperkuat. Jangan ada kepentingan politis dalam segenap penentuan kebijakannya termasuk pemilihan ketua dan anggota BPK. Akses terhadap komponen yang terkait dengan APBN dan APBD juga harus dibuka seluas-luasnya. Sebagai contoh, lembaga yang berada di bawah departemen pertahanan, kepolisian, perpajakan, dan analis transaksi keuangan yang selama ini masih kurang membuka diri agar berubah. Hal ini sudah dicontohkan oleh lembaga kepresidenan yang sangat terbuka, meskipun hasil audit selama empat tahun terakhir masih berstatus DISCLAIMER.

Peran parlemen melalui DPR dan DPRD sebagai penyambung lidah rakyat juga berperan penting. Jangan hanya sebagai penabuh gong besaran APBN dan APBD saja, tetapi juga harus mengawasi, mencermati, mengkritisi dan mengkoreksi ketidakbenaran penggunaan anggaran yang terjadi. Jangan pula sampai ikut terlibat manipulasi bersama pihak eksekutif seperti yang sudah sering terjadi.

Perbaikan Hukum dan Hukuman yang Memberi Efek Jera

Perbaikan sistem hukum juga mutlak diperlukan, apalagi hingga hari ini tindak pidana korupsi masih merajalela. Tingkat hukuman yang membuat jera bagi koruptor masih dipertanyakan. Jika dalam hukum Islam pencuri dan koruptor yang mengambil melebihi nishab atau jumlah minimal hukumannya adalah dipotong tangannya. Tetapi di negara ini malah sebaliknya, dengan hukuman kurungan yang tidak seberapa lama, bahkan setiap tahun selalu mendapat remisi yang cukup banyak, koruptor menjalani kehidupan yang mewah di dalam penjara karena bebas menyogok pengelola penjara agar diberikan fasilitas yang wah. Disinyalir juga oleh berbagai media sering terpidana berganti orang dengan jaminan pihak tertentu dan membayar sejumlah uang sebagai pengganti di dalam sel. Jika hal ini diteruskan, tidak mungkin koruptor akan jera.

Coba bayangkan bila diterapkan hukum potong tangan, berapa banyak pejabat, mantan pejabat dan orang-orang penting di negeri ini yang sering muncul di televise yang buntung tangannya. Pasti pelaku korupsi akan jera. Upaya pencegahan ini juga memerlukan terapi kejut dan ancaman yang harus dimulai dari pucuk pimpinan tertinggi, presiden RI. Bayangkan, negara China yang dikatakan komunis, anti Tuhan, pemimpinnya berani mengatakan agar disediakan sejumlah peti mati bagi koruptor, dan disisakan satu untuknya yang bila berlaku korup bersedia ditembak mati.

Peran Aktif Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat dengan segala bentuk, aktivitas dan afiliasinya diharapkan lebih kritis lagi terhadap penyelenggara negara. Jika saat ini baru beberapa gelintir yang aktif, diharapkan nantinya LSM yang berada di pusat dan daerah rajin mengkritisi dan mengkoreksi.

Terakhir, sebagai rakyat yang hajat hidupnya diamanahkan kepada penyelenggara negara baik secara sukarela maupun terpaksa harus senantiasa berperan aktif dengan bertindak tegas dan selalu mengkritisi dan mengkoreksi penyelenggara negara. Dan bahkan dalam kondisi yang sudah sangat buruk dan rusak, harus berani melakukan koreksi apapun risikonya meski harus dengan keringat, air mata, darah maupun nyawa. Ini sebagai konsekuensi logis seorang warga Negara yang sudah memberikan dukungan kepada penyelenggara Negara. Di sinilah peran sentral people power dibutuhkan. (SON)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: