KPK Jadi Lembaga Tinggi Negara ? Mengapa Tidak ?


Semakin akutnya wabah korupsi, serta semakin kuatnya gurita antek-anteknya di berbagai bidang kehidupan, terutama lembaga penegak hukum membuat kita semakin miris dan mengurut dada. Betapa tidak, aparat yang seharusnya dapat diharapkan memerangi korupsi ternyata malah bermain mata dan kongkalikong dengan koruptor dan makelar kasus bahkan terang-terangan dan secara telanjang bulat. Kejaksaan, kepolisian, pengadilan, serta kalangan birokrat juga demikian. Pihak-pihak yang mengatasnamakan diri sebagai penyelenggara negara tanpa tedeng aling-aling dan tanpa malu sudah sangat biasa dengan perilaku jahat ini.

Tengoklah ke belakang, skandal Edy Tansil yang kabur begitu saja dengan mudah, kasus BLBI yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan yang ternyata menyeret jaksa Urip, M Salim, Kemas, Terakhir kasus bank Century yang melibatkan beberapa pihak yang jika dirunut bisa berpotensi memakzulkan presiden terpilih periode 2009 – 2014.

Upaya Pelemahan KPK yang diduga dilakukan oleh Presiden

Kenapa bisa ? Saya menganalisa running text di salah satu tv swasta (metro TV) ahad 1 nov 2009, AM Hendropriyono sampai berpendapat bahwa dalam kasus perseteruan polri dengan kpk, pemerintah harus berani mengoreksi diri tanpa harus berimbas kepada delegitimasi kekuasaan. Poin delegitimasi kekuasaan ini menarik untuk dicermati, kenapa harus keluar dari seorang Hendro yang merupakan mantan kepala BIN, yang tentunya memiliki banyak info yang sangat valid, dan tentunya tidak asal ngomong. Berikut beberapa kemungkinannya :

Bank Century dan Partai Demokrat

Dalam kasus bank Century, kreditor kakapnya adalah pengusaha yang memiliki hubungan khusus dengan partai Demokrat, kendaraan politik SBY. Mereka diduga menjadi donatur politik di situ. Dengan banyaknya uang mereka yang mengendap, tentu hal tersebut riskan sehingga diperlukan upaya penyelamatan bank Century yang pada awal skemanya yang disetujui DPR “hanya” sebesar kurang dari 1 Trilyun.

Tetapi pada akhirnya, tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas dikucurkanlah dana hingga hampir 6.8 trilyun, membengkak lebih dari enam kali. Pada waktu itu gubernur BI dijabat Budiono (kini wakil presiden) yang mengetahui betul mekanisme dan payung hukumnya. Dan yang memperkeruh suasana, status Bank Century saat itu rasio kecukupan modalnya di bawah peraturan sehingga bisa dilikuidasi. Tetapi nyatanya masih bisa selamat berkat peraturan baru tentang CAR yang diteken Budiono beberapa hari sebelum dikucurkan dana penyelamatan.

Dalam kaitan dengan kasus ini, beberapa nama petinggi pejabat negara disebutkan terkait. Sebutlah Budiono, Sri Mulyani, dan Susno Duaji. Imbas dari Century, terkuaklah skandal kriminalisasi komisoner KPK dengan bukti rekaman penyadapan pada Handphone Anggodo Widjojo. Nama-nama yang disebut antara lain Ritonga, Wisnu Subroto, Susno, hingga SBY pun tidak luput dari sebutan. Disuga kuat ini sebagai ekses turunan dari kasus Bank Century ditambah testimoni Antasari terkait kasus korupsi di departemen kehutanan.

Joko Tjandra dan YKDK

Di dalam gosip yang lain, joker yang merupakan pengemplang BLBI jilid 2 diduga kuat juga merupakan donatur simpatisan SBY. Melalui Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian (YKDK), dana diguyurkan untuk membiayai kegiatan yayasan ini. Memang tidak ada yang janggal bila terdapat donatur sekelas joker. Tetapi yang menarik, setelah ditelisik lebih jauh, ternyata aktivitas YKDK gencar dilakukan pada sekitar masa kampanye legislatif dan pilpres kemarin dan sebulan setelah pilpres. Selanjutnya vakum kegiatan.

Nama beken yang ada di yayasan tersebut, empat di antaranya adalah pejabat setingkat menteri di kabinet Indonesia bersatu jilid 2. Mereka adalah Sutanto Kepala BIN, Purnomo Yusgiantoro menteri Pertahanan, MS Hidayat menteri perindustrian, dan Djoko Suyanto menkopolhukam. Berita terkait atau tulisan terkait ini silahkan googling dengan kata kunci “YKDK Sutanto”. Berikut ini beberapa tautan terkait :

http://www.mail-archive.com/rantaunet@googlegroups.com/msg44254.html

http://www.mail-archive.com/rantaunet@googlegroups.com/msg44215.html

http://www.ykdk.or.id/tentang.htm

http://www.kaskus.us/showthread.php?t=2701593

Motif Keluarga

KPK telah berhasil memenjarakan mantan gubernur BI Burhanudin Abdullah beserta beberapa konconya yang diikuti oleh Aulia Pohan. Sedangkan saat ini Miranda Gultom juga sedang dalam proses investigasi. Khusus untuk Aulia Pohan, ybs adalah besan dari SBY yang sengaja dikorbankan untuk menunjukkan citra SBY yang memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Pencitraan ini dilakukan untuk menambah suara di pilpres kemarin. Padahal pasti SBY dan keluarganya sangat terluka dengan hal ini.

Upaya Deligitimasi KPK oleh Pihak Lain

Semakin bergulirnya kasus kriminalisasi dua mantan pimpina KPK, Bibit dan Chandra, membuat kabut yang selama ini menutupi tabir kejahatan semakin tersibak. Kita juga semakin tahu siapa sebenarnya yang korup, siapa yang bersih. Siapa pula yang buaya juga semakin jelas.

Dalam dengar pendapat antara komisi III dan Kepolisian kemarin, terlihat pihak-pihak yang terganggu dengan keberadaan KPK. Mereka adalah orang-orang yang korup dan tidak mau terganggu aktivitas jahatnya. DPR, yang anggotanya banyak dibui karena KPK juga demikian. Tengoklah Al Amin, Abdul Hadi, Yusuf Emir, dan banyak nama lain. Juga beberapa petinggi Polri pun tidak luput dari penyelidikan KPK.

Pelaku korupsi selain di pusat juga terdapat di daerah. Sebutlah beberapa nama gubernur, bupati, serta beberapa rekanan juga sudah disel karena perbuatannya. Dan yang aneh, selama ini sudah banyak tindak pidana korupsi, tetapi instrumen penegakan hukum yang sudah ada ternyata impoten, mandul tidak berani mengeksekusi pelakunya terutama dari kalangan eksekutif, legislatif maupun pejabat negara. Inilah sebab dibentuknya KPK.

Menyelamatkan KPK

Namun kini, dengan semakin garangnya KPK serta semakin ganasnya pula perlawanan dari pihak-pihak yang terusik, pantas kiranya lembaga KPK ini diselamatkan, untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengangkat derajat KPK, dari sekedar sebuah komisi yang wewenang, anggaran, serta undang-undangnya masih bisa diobok-obok, dinaikkan derajatnya menjadi sebuah lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga tinggi lain serta lembaga kepresidenan.

Tidak masuk akal dan menyalahi perundangan yang sudah ada ?

Tidak juga, selama masih ada niat baik untuk memajukan Indonesia yang lebih bersih, transparan, bebas korupsi semuanya bisa dilakukan termasuk revisi undang-undang dasar. Ini untuk menghindari intervensi kinerja KPK dari pihak lain seperti pemerintah, DPR, dan pihak lain.

Apakah tidak tumpang tindih dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan ?

Dengan spesialisasi kewenangan kasus korupsi, tidak akan terjadi hal tersebut. Terlebih beban kejaksaan dan kepolisian semakin ringan karena dibantu KPK.

Bagaimana bila tingkat kejahatan korupsi sudah berkurang drastis ?

KPK dapat difungsikan sebagai lembaga pencegah korupsi, atau bila memang tidak diperlukan lagi dapat dibekukan kegiatannya.

Dengan tidak hanya berlindung di balik kata-kata hukum, pasal-pasal, dan undang-undang, serta mengutamakan hati nurani, upaya penyelamatan KPK menjadi lembaga tinggi yang bebas dari intervensi, pemaksaan kekuasaan, serta upaya pelemahan maupun delegitimasi menjadi mutlak.

Itulah salah satu usulan dari simpatisan CICAK demi masa depan yang lebih baik, bebas korupsi. (SON)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: