Dagang Sapi dan Mendorong Mobil Mogok


Luar biasa kaget, itu ekspresi saya waktu membaca berita bahwa Taufiq Kiemas (TK) terpilih menjadi ketua MPR dalam ajang pemilihan yang berlangsung secara aklamasi. Ternyata politik dagang sapi yang sudah diajarkan Pak Amien Rais, dipelajari dan diterapkan dengan sempurna oleh politikus-politikus di era 2009 ini.

Betapa tidak, sepuluh tahun sudah reformasi bergulir yang dimulai dengan era politik dagang sapi alias bagi-bagi kekuasaan yaitu Amien sebagai ketua MPR, Gus Dur Presiden, Akbar Tanjung ketua DPR. Politik dagan sapi ini menjungkirbalikkan peta perpolitikan 1999 hasil pemilu yang sudah diimpi-impikan oleh PDI Perjuangan sebagai pemegang suara mayoritas.

Kondisi yang hampir sama, tetapi berbeda pemain, adalah pada tahun 2009 ini. Hasil kemenangan mayoritas partai Demokrat dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden, sedikit banyak masih berbuah manis. Tetapi yang menjadi miris adalah bagi mitra koalisi yang mendukung pasangan presiden dari Demokrat, terutama yang dialami Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sedari Awal, PKB dengan berbagai konflik internalnya, sudah jauh2 hari mendukung SBY untuk tetap sebagai presiden pilihannya. Begitu pula dengan PKS terutama di jajaran elitnya, meski di kalangan akar rumput banyak bertentangan. Tetapi, gerbong koalisi akhirnya tetap berjalan, meski dalam beberapa kali pra pencalonan wapres, sempat beredar isu mengawinkan SBY dengan tokoh politik dari partai berbasis Islam (PAN – Hatta Rajasa & PKS – Hidayat Nur Wahid).

Tetapi, umat Islam kecele, di waktu-waktu injury time, ternyata SBY malah memutuskan untuk mengajak Budiono sebagai figur wapres. Dus, ini sinyal awal umat islam ditinggal oleh gerbong politik yang ada.

Akhirnya dihelatlah pemilu presiden, dengan hasil kemenangan telak pasangan SBY-Budiono dengan segala macam catatan minus dalam penyelenggaraan pemilu lalu. Kalangan Islam yang sempat memberikan dukungan terhadap Jusuf Kalla – Wiranto pun, mengakui kemenangan SBY. Ini sinyal ke-dua ketertinggalan umat islam.

Ketika pemilihan ketua parlemen DPR, sudah digadang jauh-jauh hari bahwa dengan kemenangan Demokrat yang sudah sekian persen, tercapai kesepakatan dagang sapi, bahwa ketua DPR berasal dari jumlah kursi terbanyak di parlemen. Di sini masih terjadi tarik-urat tentang siapa yang dipilih untuk ketua. Maklum, Demokrat belum memiliki kader politisi yang mengakar dari bawah seperti partai-partai kader lainnya dan notabene adalah kutu loncat alias para politikus karir yang sering berganti-ganti bendera tanpa punya ideologi yang dipegang teguh (yang penting dapur tetap ngebul). Ujungnya, terpilih Marzuki Ali sebagai ketua DPR.

Nah, yang fenomenal hasil semalam. Sesuai kasak-kusuk yang sudah santer dari pra pemilu presiden, digadang-gadang nama Taufik Kiemas untuk menyaingi Hidayat Nur Wahid sebagai kandidat ketua MPR. Dukungan terhadap TK ini menguat karena membawa misi untuk memperkuat partai Demokrat di parlemen yang ternyata meskipun memiliki jumlah kursi besar tetapi kekuatan dan mutu politisinya masih kalah jauh dibandingkan nama-nama beken dari Golkar, PKS, PBB, PDI-P dan partai kader yang lain.

Pengalaman babak belur di parlemen pada periode 2004 – 2009 ternyata benar-benar dijadikan sebagai sarana belajar untuk lebih mengamankan posisi dan kekuatan pemerintahan yang notabene dikoordinasi oleh kubu Demokrat dari rongrongan dan gangguan kritis dari parlemen. Tercatat beberapa kali posisi SBY di kepresidenan dilemahkan oleh DPR dalam beberapa isu penting yang menguasai hajat hidup rakyat seperti kasus kenaikan harga BBM yang lalu.

Di sini Demokrat sudah berhitung, dengan mitra koalisinya yang lalu, sepertinya posisi pemerintahan kurang kuat, terutama dari pecahnya Golkar, pemilik kursi terbanyak periode 2004 – 2009 dan cukup bisa menggoyang pemerintah. Apalagi mereka beranggapan bahwa koalisi yang dibangun dengan partai Islam kurang kuat. Akhirnya dicapailah kesepakatan dagang sapi lagi, dengan hasil ketua MPR adalah TK sehingga diharapkan oleh Demokrat, ke depannya PDI – Perjuangan tidak lagi merongrong eksistensi pemerintahan melalui parlemen. Ini menjadi sinyal ke-tiga untuk partai-partai Islam.

Selain itu, tampaknya banteng PDI-P juga sudah lelah, capek dan kurus karena selama 2004 – 2009 tidak terlalu mendapatkan nutrisi makanan yang bergizi tinggi sehingga akhirnya setelah gagal dalam pilpres yang mengusung Mega-Prabowo lebih memilih langkah yang rasional. Kita tidak bisa menyalahkan PDI-P sedemikian rupa karena ini merupakan kebijaksanaan partai yang beralih dari oposisi menjadi pro-pemerintah. Langkah ini sudah dikhawatirkan banyak pihak yang mengkritisi peta perpolitikan eksekutif – legislatif yang menjadi sangat tidak sehat.

Sebagai rakyat jelata, kita tentu berharap peta politik ke depannya masih ada penyeimbang, sebagai fungsi kontrol untuk lembaga pemerintahan yang dijalankan oleh parlemen. Masih ada harapan dari partai Golkar yang saat ini sedang tarik ulur kubu kontra maupun pro pemerintah, maupun dari Partai-partai Menengah dan Kecil yang pernah maupun tidak menjadi mitra koalisi Demokrat.

Adapun kondisi partai-partai Islam setelah mendorong mobil mogok bernama pemerintahan SBY, yang saat ini sudah ditinggalkan dengan minimal tiga pertanda di atas, seharusnya melakukan interospeksi dan muhasabah akan perilaku puritan yang mementingkan kelompok kecilnya, kelompok politiknya sendiri, tanpa mengakomodasi kepentingan Umat Islam secara keseluruhan. Sudah jelas bilamana sampai hari ini, umat Islam dan organisasinya hanya dijadikan ban serep, bumper penahan benturan, pendorong mobil mogok, dan bahkan sapi perahan dari rezim eksekutif yang berkuasa.

Oleh karena itu, para politisi dari partai Islam harus bertemu, menghilangkan sekat-sekat kejumudan pikiran, kabut-kabut kejahilan, serta hawa nafsu dan syahwat kepentingan sesaat untuk kemudian bersatu, menjadikan koalisi partai Islam lebih kuat, lebih berwibawa, lebih peduli dan mengutamakan kepentingan Umat Islam khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Selain itu, pendirian yang tegas untuk tetap memihak kebenaran dan keadilan harus lebih dipegang. Jangan sampai terjebak dalam kasus-kasus pencurian, korupsi, zina, pelacuran politik, dan pengkhianatan umat.

Keberanian partai-partai Islam untuk bersatu, dan kemudian melangkah bersama mengusung agenda dan aspirasi politik umat Islam dapat diwujudkan seperti misalnya mencalonkan figur pemimpin eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota), legislatif (DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2), Dewan Perwakilan Daerah, serta figur-figur pemimpin dalam berbagai bidang. Agenda-agenda perbaikan segala lini kehidupan juga harus dilakukan untuk menebus dosa-dosa politik yang sudah dilakukan. Ini untuk merebut kembali hati umat dan rakyat yang sudah kecewa berat dengan realita politik yang sudah terlanjut terjadi. Jika ini tidak segera ditindaklanjuti, jangan harap umat akan percaya dengan sistem perpolitikan yang ada serta kembali memilih partai-partai Islam untuk pemilihan berikutnya. (SON)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: